.comment-body-author { background: #ffffff url(https://picasaweb.google.com/lh/photo/eS4D2Il6C9qx_vj9a0fdrg?feat=directlink) bottom right no-repeat; padding:0px 0px 80px 20px; }
twitter


MEMBACA KETERATURAN DALAM KETAKTERATURAN
(Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalah Kehidupan Hukum Indonesia)
Oleh: Agus Raharjo, S.H., M.Hum[1]
(Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 Juli 2007 FH Unisba Bandung, hal. 142-160)

Abstract

The Law is not merely something that normative, not earning is also comprehended by as social phenomenon. The Law as social phenomenon existed in course of social process. Social process is extant of interaction among perpetrator law either in court and also extra judicial.
kokooreo.blogspot.comUnderstanding of law as social phenomenon bring us to various event that happened in fatherland of since falling regime new order generate atmosphere chaos. The view normative and positivistic cannot explain this phenomenon gratifying. We require other theory aid to explain that phenomenon chaos, that is theory chaos previously have expanded in physics. Chaos and relativity theory represent a success theory uproot Newton theory domination. Chaos theory in law developed furthermore together with intelligence spiritual to obtain clarification which holistic of about phenomenon chaos in life law in Indonesia. Those approaches second used to understanding of us to various phenomenon chaoses earn more holistic, do not deterministic of and surely reducsionisti

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan modern, hukum memiliki posisi yang cukup sentral. Kita dapat mencatat bahwa hampir sebagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Tesis dari Artburthnot mengenai hal ini memang benar adanya. Ia mengatakan bahwa hukum adalah lubang tanpa dasar yang melahap segala sesuatu. Apa yang dikemukakannya menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah pranata maupun institusi memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi nasib seseorang, bahkan citra tentang bangsanya.

Hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah hukum dalam arti luas, ia tidak hanya sekadar peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan khusus pembuat undang-undang atau dengan kata lain hukum bukan hanya sesuatu yang bersifat normatif. Hukum juga merupakan fenomena sosial yang terejawantahkan dalam perilaku manusia atau lebih tepatnya perilaku sosial.[2]

Melihat hukum dengan pandangan yang demikian berarti pembicaraan tentang hukum tidak akan terhenti ketika apa yang dinamakan nilai atau konsep dalam masyarakat atau bangsa atau negara tentang sisi kehidupan manusia telah terwujud secara konkrit dalam suatu undang-undang atau peraturan, akan tetapi pembicaraan itu akan terus berlangsung pasca undang-undang itu terbentuk dan diundangkan. Secara normatif pembicaraan tenang hukum akan selesai setelah diundangkannya suatu peraturan, padahal persoalannya tidak sampai di situ saja. Siapa yang diuntungkan dari peraturan itu, bagaimana pelaksanaannya, apa tanggapan masyarakat mengenai peraturan itu, apakah mempengaruhi individu dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya. Ini merupakan pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan menggunakan pendekatan normatif belaka.[3]

Persoalan ini akan semakin rumit jika kita mengingat bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu terus berubah seiring dengan perkembangan jaman. Hukum yang ada sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ada pada masa lalu akan out of date yang menyebabkan tak akan mempu menghadapi perubahan sosial itu. Persoalan yang timbul tidak akan berhenti hanya dengan mengganti undang-undang yang ada untuk mengakomodasi pergeseran nilai dan perubahan sosial itu karena apabila demikian, maka hukum (baik institusi, pranata maupun penegak hukumnya) hanya akan menjadi tukang jahit, tambal sulam.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat diakomodasi dengan undang-undang saja, akan tetapi hukum (ahli hukum) secara teoritis harus dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Penjelasan secara teoritis inilah yang terkadang sulit dilakukan karena kita telah lama terkungkung dalam alam pikiran dogmatis dan positivistis yang mengembalikan segala sesuatunya hanya pada peraturan atau undang-undang.

Perubahan sosial di Indonesia sejak akhir rezim orde baru, masa reformasi dan pasca reformasi ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Perubahan itu ditandai dengan berbagai gejolak ekonomi, gejolak sosial dan berbagai gejolak lain yang membawa bangsa ini semakin terpuruk dalam kubangan lumpur kekacauan. Mereka memandang situasi kekacauan (chaos) ini sebagai malapetaka, merupakan sumber dari keterpurukan, akan tetapi mereka yang memiliki pandangan positif melihat hal ini sebagai peluang.[4]

Tulisan ini berusaha untuk memberikan penjelasan atas perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dengan segala carut marutnya, dengan menggunakan optik teoritis, bukan dogmatis apalagi positivis. Tentunya dalam hal ini ilmu hukum akan meminta bantuan dari ilmu lain untuk memperjelas dan menjelaskan fenomena yang terjadi.[5]

B. Hukum Sebagai Fenomena Sosial

Hukum ada karena ia diciptakan, ia tidak jatuh dari langit begitu saja (taken for granted). Dengan kata lain, ia ada sebagai karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibinda dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.[6]

Cita atau ide tentang keadilan ini jangan dikacaukan dengan cita atau ide keadilan oleh kaum skolastik (dengan tokohnya Thomas Aquinas, St. Bonaventura, St. Augustinus yang tergabung dalam mazhab hukum alam) yang mengidealkan keadilan sebagai keadilan tuhan saja. Keadilan di sini adalah keadilan dalam koridor hukum ciptaan manusia. Seiring dengan perkembangan hukum modern untuk mengakomodasi kepentingan kaum kapitalis yang merebak sejak munculnya negara modern (dengan gerakan modernisme sebagai motor penggeraknya), masyarakat juga menginginkan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian dan kegunaan dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana telah diintrodusir oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian.[7]

Pencarian untuk menemukan ketiga cita hukum tersebut sampai sekarang terus dilakukan baik yang terwujud dalam ruang-ruang peradilan (dalam lingkup criminal justice system) maupun di ruang lain yang memberikan kemungkinan muncul dan didapatkan cita hukum hukum itu. Banyak persoalan berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab dengan memuaskan apabila kita mempelajari hukum sebagai suatu fenomena sosial yang berwujud perilaku manusia sebagaimana dikatakan oleh Timasheff, ”umumnya, norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat”.[8]

Studi tentang hukum sebagai fenomena sosial tidak hanya studi tentang bagaimana perilaku individu-individu dalam merasakan, mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi dipelajari pula bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat dan individu terhadap hukum. Selain itu juga dipelajari apa tujuan aturan-aturan hukum digunakan dan dimanipulasi oleh individu-individu, atau dengan kata lain mengapa aturan-aturan hukum itu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang pada tingkatan sederhana hukum itu menjadi aturan sosial.[9]

Studi hukum dengan mengguakan pendekatan normatif-dogmatis tak dapat menjangkau gambaran tersebut di atas karena pendekatan normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sebenarnya. Janganlah peraturan-peraturan hukum itu diterima seabgai deskripsi dari kenyataan, demikian kata Chambliss dan Seidman.[10] Kita sebaliknya mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum itu dijalankan.

Studi sosilogi terhadap fenomena-fenomena hukum yang spesifik dititik beratkan pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan legal relations, umpamanya court room, solicitor’s office. Selain itu adalah studi terhadap proses-proses interaksional, organizational socialization, typifikasi, abolisi dan konstruksi sosial. Studi demikian berarti akan melihat hukum seabgai suatu proses atau lebih tepatnya lagi adalah proses sosial.

Salah satu proses sosial yang terlihat dalam dinamika hukum adalah apa yang terjadi di pengadilan. Untuk memahami proses sosial yang terjadi di sana, maka kita perlu memahami arsitektur pengadilan. Pengadilan tidak hanya terdiri dari gedung, hakim, peraturan ang lazim dikenal oleh ilmu hukum, melainkan merupakan suatu interaksi antara para pelaku yang terlibat dalam proses pengadilan. Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem hukum dan masyarakat, yang oleh Galanter ditulis It is a society in which actors with different amount of wealth and power are constantly in competitive or partially cooperative relationships in which they have opposing interests.[11] Peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut (worked out) melalui perilaku berperkara para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim.[12]

Jadi proses peradilan adalah jauh lebih kompleks dari pada yang dikira banyak orang, yaitu tidak sekadar menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan. Perilaku para pejabat maupun pengguna jasa pengadilan menentukan arsitektur pengadilan. Proses peradilan juga tercermin dalam perilaku orang-orang yang berperkara atau perilaku dari pejabat pengadilan (court behavior). Mengadili tidak selalu berkualitas full adjudication, melainkan sering juga berlangsung in the shadow of law, di mana penyelesaian secara hukum hanya merupakan lambing di permukaan saja, sedang yang aktif berbuat adalah interaksi para pihak dalam mencari penyelesaian. Hukum dipakai untuk mengemas proses-proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim.[13]

Dalam prakek penegakan hukum sehari-hari, praktek kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memegang peranan yang penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum.[14]

Melihat kenyataan itu, diharapkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil, fair dan tidak memihak bagi para pencari keadilan. Pengadilan seringkali diharapkan dapat berkedudukan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan pada setiap permasalahan yang dihadapi. Masyarakat atau para pencari keadilan mengharapkan pengadilan dapat berkedudukan sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan.[15]

Hukum yang berintikan keadilan tidak lain berisi ”janji-janji” kepada masyarakat yang terwujudkan melalui keputusan birokratis. Ini berarti lembaga pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menjaga terwujudnya janji-janji hukum dan keadilan melalui keputusan-keputusan yang meliputi segala aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, perburuhan, hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, kesejahteraan dan hak-hak sipil lainnya.[16]

Kenyataan menunjukkan bahwa pengadilan yang disebut sebagai benteng terakhir keadilan hanyalah mitos belaka, karena banyak keputusan yang dihasilkan ternyata justru tidak adil. Apa yang dikatakan bahwa hukum itu tidak steril ternyata benar adanya karena banyak putusan pengadilan yang berpihak kepada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dari hal ini lembaga pengadilan sebagai lembaga yang memberikan keadilan ternyata gagal dan otomatis memperburuk citra pengadilan di masyarakat.

Citra pengadilan di masyarakat cukup banyak ditentukan oleh integritas, sikap dan tindakan hakim. Singkatnya, masalah perilaku hakim terlalu penting untuk tidak dibicarakan, terutama pada saat kita ingin membangun atau mereformasi atau meningkatkan citra pengadilan kita.[17] Dari segi sosiologi hukum, putusan hakim merupakan hasil dari suatu kompeks faktor-faktor, di mana di antaranya adalah faktor hakim atau manusia hakimnya.[18]

Persoalan yang berkaitan dengan lembaga peradilan, citra pengadilan dan perilaku hakim dalam memutus suatu perkara adalah berhubungan dengan proses bekerjanya hukum. Salah satu sudut penglihatan yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu adalah dengan melihatnya sebagai suatu proses, yaitu apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh lembaga hukum itu. Dengan melihat hukum sebagai suatu proses, maka dimungkinkan untuk memberikan penekanan kepada faktor-faktor di luar hukum, terutama sekali mengenai nilai-nilai dan sikap masyarakat.[19]

Dari hal tersebut terlihat bahwa bekerjanya hukum itu merupakan suatu proses sosial dan lebih khusus lagi adalah proses interaksi antara orang-orang yang mengajukan permintaan dan penawaran. Lebih spesifik lagi orang-orang tersebut adalah para aktor dalam ruang pengadilan serta masyarakat yang bertindak selaku pengawas, pengontrol dan juga korban.

Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam proses sosial tersebut, interaksi sosial merupakan bentuk utamanya. Dalam interaksi sosial mengandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu-individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain.[20]

Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung, sehingga terjadinya kontak belum berarti telah ada komunikasi. Komunikasi timbul apabila seseorang individu memberikan tafsiran pada perilaku orang lain. Dengan tafsiran tadi seseorang mewujudkannya dalam perilaku, di mana perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu. Dari penjabaran di atas, dapat disimpukan bahwa syarat terjadinya interaksi adalah kontak dan komunikasi.[21]

Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Herbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekadar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, akan tetapi didasarkan pada ”makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.[22]

Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberi bentuk atau pola interaksi. Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dan kelompok itu. Status merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu, yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya, yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu.[23]

Proses peradilan yang berlangsung di pengadilan merupakan proses interaksi yang berlangsung secara formal dan dipenuhi dengan simbol-simbol, atribut dan posisi/kedudukan. Semua itu menunjukkan status masing-masing pihak yang bebeda dan semakin menegaskan bahwa proses interaksi tidak berjalan seimbang karena mereka tidak berada dalam kedudukan yang sama. Kondisi ini pun semakin menegaskan bahwa mitos tentang semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equity before the law) – khususnya di pengadilan – tak terbukti kebenarannya.

Dalam lingkup yang lebih besar, khususnya pada era dan pasca reformasi, proses interaksi antara penguasa dan rakyat tidak dapat berjalan dengan baik yang mengakibatkan kekacauan atau situasi chaos terjadi di mana-mana. Masyarakat melampiaskan kekecewaannya dengan menguasai jalan melalui demonstrasi, aksi massal dan sebagainya. Dalam hal ini berlaku apa yang pernah dikatakan oleh Joseph Goebel yaitu siapa yang menguasai jalan dia menguasai dunia.[24] Perubahan yang cepat ini bergerak antara perubahan yang humanis, radikal, bahkan anarkis yang disertai dengan kejutan, teror, horor dan ketidakpastian arah dan gerakannya.

C. Kondisi Hukum Indonesia sebagai Fenomena Chaos

Keadaan hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia sejak krisis moneter melanda para pertengahan 1997 sampai sekarang, belum beranjak jauh dari kondisi keterpurukan. Kita masih berkutat untuk upaya pemulihan, akan tetapi yang terjadi adalah semakin merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, utang yang masih melilit, pseudo intellectual yang makin merajalela dan ini memperburuk situasi politik serta persoalan sosial budaya yang tak dapat dikatakan sedikit. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terburuk dalam penegakan hukum.

Seiring dengan tumbangnya orde baru dan euphoria reformasi, rakyat beramai-ramai melakukan tindak kekerasan, seperti tindakan pengkaplingan lapangan golf, pemagaran jalan tol, pendudukan kantor bupati, penghancuran lokalisasi WTS, sweeping pada tempat-tempat maksiat, penjarahan toko, perkosaan, penyerangan kantor PDI, pembakaran kantor LBH, pembantaian dukun santet dan masih banyak lagi. Berbagai bentuk bentrok massa, pembunuhan, pembantaian, pembakaran, perang etnis di berbagai daerah dan gejolak yang timbul di Aceh, Papua, Maluku, Poso, Kalimantan Barat, pembunuhan aktiviis HAM, kekerasan di lembaga pendidikan dan sebagainya merupakan sebagaian wajah dari negeri ini.

Kondisi sosial budaya tersebut diperparah dengan adanya teladan dari tokoh politik yang melecehkan putusan pengadilan yang memvonis dirinya.[25] Inilah kegagalan-kegagalan dari penegakan hukum. Apakah keadaan-keadaan ini patut untuk diperkabungkan ataukah akan kita biarkan tanpa dikebumikan agar kebusukan ini menyebar dan menular ke bidang lain.

Keadaan yang demikian kacau dan tidak beraturan ini menimbulkan pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan dari Yasraf Amir Piliang di bawah ini sepertinya mewakili kita semua. Melihat kebalnya berbagai kejahatan terhadap sentuhan hukum akhir-akhir ini, kita pantas bertanya apakah kejahatan itu sendiri telah berkembang begitu sempurna sehingga ia melampaui batas-batas kemampuan hukum, atau sebaliknya apakah perangkat hukum itu sendiri yang justru telah kehilangan otoritas, sehingga tidak kuasa menghadapi kecanggihan kejahatan. Apakah masyarakat kita telah memasuki wacana kejahatan yang melampaui batas realitas (beyond reality), sebagaimana disinyalir oleh Jean Baudrillard dalam The Perfect Crime (1997) di mana kejahatan dan kriminalitas telah berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai tingkatannya yang sempurna.[26]

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang linier-mekanistik seperti ajaran rechtdogmatiek atau legal-positivism yang masih menguasai dunia hukum di Indonesia saat ini. Untuk menjawab persoalan itu maka memerlukan kesediaan kita untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur sebagaimana dipersepsikan oleh kaum legal-positivism, akan tetapi kita akan menggunakan suatu teori yang berangkat dari realitas yang serba kacau yaitu teori kekacauan (chaos theory).

Chaos theory merupakan teori yang berkembang dalam bidang fisika. Perkembangan teori ini tidak lepas dari perkembangan teori sebelumnya yang telah mendominasi dan memberi penjelasan tentang dunia fisik dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam pembicaraan sebagai penjelasan atas berbagai persoalan di atas, penggunaan teori-teori fisika dalam perspektif filsafat ilmu merupakan upaya yang dinamakan analogi retrosipasi, yang berarti menggunakan analogi terhadap ilmu yang mempunyai kedudukan atau tingkat abstraksi lebih rendah dari ilmu yang menjadi pokok utama pembicaraan.[27]

Dalam fisika, yang sering dipandang sebagai fondasi sains, bangunan materialisme dikukuhkan oleh tonggak fisika mekanika Newton. Fisika Newton memandang alam semesta sebagai sebuah mesin mekanik raksasa yang tersusun atas komponen-komponen material yang bergerak dan saling terhubungkan secara deterministik.[28] Ciri yang mencolok dari pandangan alam semesta yang mekanistik ini adalah reduksionistik.[29]

Paradigma sains mekanistik Newton mengalami krisis yang dahsyat selama tiga dekade pertama abad ke-20. Upaya pengukuran laju cahaya dan pengamatan berskala atomik pada masa itu mengikis kejayaan hukum mekanika Newton hingga lengser. Terungkapnya fenomena relativistik (teori relativitas) dan fenomena kuantum (teori kuantum) membuka mata para saintis akan cacat-cacat konseptual dalam paradigma yang pernah berjaya semenjak era revolusi saintifik tersebut.[30]

Dalam kacamata fisika Newton, alam semesta tampak teratur atau terprediksi, ada gaya dan kaidah yang mengatur beroperasinya gaya tersebut. Inilah landasan ide bahwa alam semesta beroperasi seperti jam mekanik. Teori Newton ini menurut Satjipto Rahardjo mengingatkan pada teori positivis dalam hukum[31] dan sebagaimana teori Newton yang tak dapat menjelaskan fenomena relativistik maupun fenomena chaos, teori positivis ini pun tak dapat menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di Indonesia.[32]

Dengan demikian secara teoritis, teori positivis semestinya harus sudah lengser sebagaimana teori Newton, akan tetapi teori tersebut tetap hidup bahkan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Ini disebabkan karena teori positivis telah mengakar kuat, tidak hanya dalam lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga pada lembaga-lembaga penegak hukum yang mewujudkan hukum yang ada dalam undang-undang sebagai hukum yang hidup.[33]

Sebenarnya untuk menjelaskan fenomena relativistik maupun fenomena chaos yang terjadi di negara kita, kita bisa menggunakan teori chaos yang telah lebih dulu berkembang dalam bidang fisika.[34] Chaos, menurut Ian Stewart adalah tingkah laku yang sangat kompleks, iregular dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. Chaos adalah suatu keadaan di mana sebuah sistem tidak bisa diprediksi di mana ia akan ditemukan di tempat berikutnya. Sistem ini bergerak secara acak.[35] Akan tetapi, menurut teori chaos, apabila keadaan acak tersebut kita perhatikan dalam waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan dimensi waktu, maka kita akan menemukan juga keteraturan. Bagaimana kacaunya sebuah sistem, ia tidak akan pernah melewati batas-batas tertentu. Mengapa demikian, oleh karena sistem tersebut dibatasi ruang geraknya yang acak tersebut oleh sebuah kekuatan penarik yang disebut strange attractor. Strange attractor menjadikan sebuah sistem bergerak secara acak, dinamis, gelisah dan fluktuatif, akan tetapi ia sekaligus membingkai batas-batas ruang gerak tersebut.[36]

Dunia budaya chaos adalah dunia yang selalu dipenuhi kegelisahan dan turbulensi. sebuah kebudayaan yang tidak gelisah adalah kebudayaan yang telah mati. Kegelisahan dan ketidakpuasan, sebagaimana yang dikatakan Iqbal dalam Pesan dari Timur, merupakah rahasia hidup dari setiap kebudayaan. Kegelisahanlah yang mendorong bagi penjelajahan pencarian kreatif, erta sintetis-sintetis baru kehidupan. Kegelisahan membuat orang tidak pernah mau berada di tempat yang sama pada waktu yang berbeda; kegelisahan membuat orang mencintai ketidakpastian; kegelisahan membuat orang selalu ingin mencari teritorial-teritorial yang baru – inilah pola turbulensi dan kegelisahan dalam chaos.[37]

Kekacauan yang memporakporandakan masyarakat kita hanya salah satu wajah saja dari berjuta wajah chaos, yaitu yang disebut negative chaos – sebuah prinsip chaos yang dicirikan oleh sifat perusakan, destruksi, penghancuran, agresivitas, eksplosi. Tak semua chaos bersifat negatif. Ada wajah chaos yang oleh Serres dikatakan dalam Genesis sebagai positif chaos – wajah chaos yang mempunyai sifat-sifat kontruktif, progresif dan kreatif. Hanya saja, kita tidak pernah memahami sifat chaos tersebut. Kita tidak pernah melihat ketidakberaturan, ketidakpastian, multiplisitas dan pluralitas – sebagai ciri-ciri dari chaos – dengan sifat yang positif.[38] Kita selama ini hanya terperangkap di dalam slogan-slogan pluralitas dan perbedaan, akan tetapi tidak pernah memahami makna substansialnya.[39]

Keteraturan dan kekacauan kini dipandang sebagai dua kekuatan yang saling berhubungan, yang satu mengandung yang lain, yang satu mengisi yang lain. Melenyapkan kekacauan berarti melenyapkan daya perubahan dan kreativitas. Chaos menurut Serres muncul secara spontan di dalam keberaturan, sementara keberaturan itu sendiri muncul di tengah-tengah kekacauan. Kita harus menyingkirkan ketakutan terhaap kekacauan yang menyebabkan kita terperangkap di dalam kerangka pikiran yang serbaberaturan.[40]

Charles Stamford merupakan salah satu pemikir tentang pengembangan teori chaos dalam hukum. Ia mengemukakan teori sekaligus kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik) atau keteraturan. Menurutnya, tidak selalu teori hukum itu didasarkan kepada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (asymmetries). Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.[41]

Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan komentarnya ketika membicarakan konsep dari Charles Stamford,

“… Stamford bertolak dari basis sosial dari hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Inilah ciri-ciri khas dari sekalian hubungan sosial; hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (power relation). Hubungan kekuatan ini tidak tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu“.[42]



Stamford mengemukakan bahwa hukum itu tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis rasional. Untuk mengadapi realitas yang sedemikian kompleks, kita perlu membuka diri untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang tidak tertib dan teratur, melainkan keadaan kacau (chaos). Berangkat dari situ, maka tidak ada alasan untuk juga tidak menghadirkan suatu teori kekacauan dalam hukum. Teori yang bertolak dari realitas itu barang tentu diharapkan akan mampu untuk menjelaskan hukum secara lebih lengkap.[43]

Baik teori Newton maupun teori positivis hukum memiliki pandangan yang deterministik, sedangkan teori chaos berpandangan indeterministik. Pandangan indeterministik memandang segalanya serba tak pasti. Kebebasan manusia menunjukkan ketidakpastian itu dengan jelas yang dapat kita amati dalam perilaku kita sehari-hari. Ketakpastian maupun ketidakberaturan ini sebenarnya bukan hanya milik manusia saja karena pada skala kecil, semua benda merupakan lapangan ketidakpastian.

Teori chaos sering dipandang dengan pandangan yang keliru, termasuk teori chaos tentang hukum. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa teori chaos berkenaan dengan ketidakteraturan. Teori chaos tidak menyatakan bahwa sistem yang teratur tidak ada. Istilah chaos dalam teori chaos justru merupakan keteraturan, bukan sekadar keteraturan, melainkan esensi keteraturan. Ketakteraturan memang hadir ketika kita mengambil pandangan reduksionistik dan memusatkan perhatian pada perilaku saja, akan tetapi kalau sikap holistic yang kita ambil dan memandang pada perilaku keseluruhan sistem secara terpadu, keteraturanlah yang akan tampak. Jadi teori chaos yang dianggap berkenaan dengan ketakteraturan, pada saat yang sama berbicara tentang keteraturan. Ketakteraturan dalam pandangan reduksionistik, keteraturan dalam pandangan holistik.[44]

Implementasi theories of legal disorder atau chaos theories of law dalam penegakan hukum belum memiliki pola yang baku. Akan tetapi Satjipto Rahardjo memberi petunjuk untuk menggabungkan teori chaos dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual – demikian yang dikatakan Satjipto Rahardjo – tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dengan kreativitasnya, ia mungkin bekerja dan mematahkan patokan yang ada (rule breaking) sekaligus membentuk yang baru (rule making). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan dua model yang lain, tetapi meningkatkan kualitasnya sehingga mencapai tingkat yang oleh Zohar dan Marshall disebut kecerdasan sempurna (ultimate intelligence).[45]

Penggabungan chaos theories of law dengan kecerdasan spiritual bukan hanya didasarkan pada kandungan nilai yang ada di dalamnya, akan tetapi menurut penulis didasarkan pada dua hal. Pertama, pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, sehingga penggunaan kecerdasan spiritual akan lebih mengena dan cepat dirasakan manfaatnya. Kedua, adanya kecenderungan di dunia barat (Eropa dan Amerika) untuk mempelajari dan mengikuti kebijaksanaan dari timur, yang bagi orang-orang timur sendiri hal tersebut (spiritualitas) merupakan kekuatan yang dahsyat.

Di era Quantum ini, self critique terhadap paradigma hukum yang ada sekarang ini tetap dan harus dimunculkan. Hal ini terutama pada penggunaan IQ (Intellectual Quotient) yang selama ini menjadi andalan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Janganlah berpretensi bahwa dengan pergeseran paradigma, menjadikan permasalahan-permasalahan sosial bisa dijelaskan dan diatasi keseluruhannya dengan baik. Dalam pandangan Danah Zohar dan Ian Marshall, hanya dengan komplementaritas, antara IQ dan SQ (Spiritual Quotioent), maka seseorang bisa mencapai puncak pemahaman, yaitu sampai konteks-makna. Ini pula yang menurut Satjipto Rahardjo dipandang sebagai tingkat pembelajaran paling tinggi, juga dalam bidang hukum.[46]

Kita menggunakan SQ untuk berhadapan dengan masalah eksistensial yaitu saat kita menjadi pribadi merasa terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran dan masalah masa lalu akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan kita sadar bahwa kita memiliki masalah eksisensial dan membuat kita mampu mengatasinya atau setidak-tidaknya berdamai dengan masalah tersebut. SQ memberi kita semua rasa yang ”dalam” menyangkut perjuangan hidup. SQ adalah pedoman saat kita berada di ”ujung”. Masalah-masalah eksistensial yang paling menantang dalam hidup berada di luar yang diharapkan dan dikenal di luar aturan-aturan yang telah diberikan, melampaui masa lalu, dan melampaui sesuatu yang kita hadapi.[47]

Teori hukum positivis tak memiliki spirit demikian. Ini disebabkan dalam sejarah perkembangan teori tersebut (sebagai anak kandung modernisme), teori hukum positivis lebih sekuler meski banyak diterapkan dalam negara yang religius. Akibat dari latar belakang yang demikian, teori hukum positivis dalam prakteknya cenderung kurang peka terhadap suaru hati nurani mereka yang menuntut keadilan, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigas.

D. Simpulan

Kondisi hukum dan keadaan Indonesia yang terpuruk sejak jatuhnya orde baru sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Keadaan ini diperparah dengan berbagai perilaku pejabat negara dan warga masyarakat yang kurang terpuji menyebabkaan atau menimbulkan keadaan chaos di negara tercinta ini. Pendekatan legal-positivism yang linier-mekanistik dan deterministik tak mampu menjelaskan fenomena ini, sehingga untuk menjelaskan keadaan ini diperlukan analogi dari ilmu lain yang relevan. Penjelasan dapat diberikan dengan gamblang bila menggunakan teori chaos yang intinya bukan ketakteraturan melainkan keteraturan apabila dilihat secara holistik. Jadi dalam memandang kondisi Indonesia yang chaos ini pandanglah dengan pandangan yang holistik, jangan reduksionistik sehingga berbagai peristiwa yang menimbulkan suasana chaos itu akan dipahami sebagai keteraturan dalam ketakteraturan.



DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung;

----------------, 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung;

----------------, 2005. Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Brion, Denis J., The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilsm, dalam David S. Caudill & Steven J. Gold (eds). 1995. Radical Philosophy of Law, Contemporary Challenges to Mainstream Legal Theory and Practice, New Jersey: Humanity Press;

Cotterrel, Roger (ed). 2001. Sociological Perspective on Law, Volume I, Aldershot: Dartmouth Publishing Company;

--------------------. 2001. Sociological Perspective on Law, Volume II, Aldershot: Dartmouth Publishing Company;

Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 2004, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta;

Galanter, Marc. 1981. Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law, dalam Journal of Legal Pluralism, Volume 19;

Gleick, James. 1987. Chaos: Making a New Science, Cardinal;

Kuhn, Thomas. 1970. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed., The University of Chicago Press;

Majalah Gatra, 14 Desember 1998

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta;

Mazhar, Mazhar, Melawan Ideologi Materialisme Ilmiah: Menuju Dialog Sains dan Agama, pengantar dalam buku Keith Ward, 1996. God, Chance and Necessity, Oneworld, Oxford, UK, 1996 (diterjemahkan oleh Larasmoyo menjadi Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu, Argumen Bagi Keterciptaan Alam Semesta, Mizan, Bandung, 2002)

Nggermanto, Agus. 2001. Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum), Nuansa, MUC, Yayasan Quantum, ZQTC, Bandung;

Nonet, Phillip dan Philip Selznick. 1978. Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New York: Harper and Row;

Piliang, Yasraf Amir. Hiper-Kriminalitas, Kompas, 30 Oktober 1998.

---------------------. 2001. Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos, Mizan, Bandung;

Rahardjo, Satjipto. tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum, Sutu Tinjauan Sosiologis, BPHN-Sinar Baru, Bandung;

---------------------. Hukum Itu Tidak Steril, Suara Pembaruan, 31 Agustus 1989;

---------------------. 1996. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung;

---------------------. ”Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-proses Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi”, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturasi Global dan Pembentukan ASHI, PS Hukum dan Masyarakat, FH Undip Semarang, 12-13 November 1996;

---------------------. ”Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa”, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia), FH Undip Semarang, 6 Maret 1999;

---------------------. Era Hukum Rakyat, Kompas, 20-21 Januari 2000;

---------------------. ”Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi”, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000

---------------------. Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder), Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, Semarang, 15 Desember 2000;

---------------------. Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas, 19 September 2002;

---------------------. Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, Kompas, 23 September 2002;

---------------------. Menjalankan Hukum Dengan Kecerdasan Spiritual, Kompas, Januari 2003;

Ritzer, George. 1985. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penyadur: Alimandan, Rajawali, Jakarta;

Sardar, Ziauddin dan Iwona Abrams. 2001. Mengenal Chaos for Beginners, Mizan, Bandung;

Schiff, David N. Hukum Sebagai Fenomena Sosial, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (eds). 1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta;

---------, 1981. N.S. Timasheff’s Sociology of Law, dalam Modern Law Review 44;

Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, Dari Cambridge Menuju Kopenhagen, Edisi I, 2000, Mizan bekerjasama dengan PPS Studi Pembangunan ITB dan STMIK Bandung

Serres, Michel. 1992. Genesis, The Univesity of Michigan Press;

Soeprapto, H.R. Riyadi. 2002. Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern, Pustaka Pelajar Yogyakarta dan Averroes Press Malang;

Stamford, Charles. 1989. The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory, Oxford: Basil Blackwell;

Susanto, I.S. ”Lembaga Peradilan dan Demokrasi”, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturasi Global dan Pembentukan ASHI, PS Hukum dan Masyarakat, FH Undip Semarang, 12-13 November 1996;

Taneko, Soleman B. 1993. Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Virlio, Paul. 1986. Speed and Politics, Semiotex (e), New York;

Ward, Keith. 1996. God, Chance and Necessity, Oneworld, Oxford, UK, 1996

Wilardjo, Liek. 1990. Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Press, Yogyakarta;

Winarta, Frans Hendra. ”Peradilan yang Berkualitas Dalam Suatu Negara Hukum”, Majalah Pro Justitia, Tahun XVII No. 4, Oktober 1999





--------------------------------------------------------------------------------

[1] Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

[2] Pandangan yang keliru tentang hukum ini terungkap dari apa yang dikemukakan oleh David N. Schiff bahwa ada kesalahan konsepsi tentang hukum yang timbul di kalangan masyarakat bahwa hukum adalah sesuatu yang bersifat normatif, bahwa hukum adalah suatu keharusan. Lihat lebih lengkap pada David N. Schiff, Hukum Sebagai Fenomena Sosial, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (eds), Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 252. Pandangan Schiff ini kemudian muncul pula dalam David Schiff, N.S. Timasheff’s Sociology of Law, dalam Modern Law Review 44, 1981, hal. 400-421. Lihat pula Roger Cotterrel (ed), Sociological Perspective on Law, Volume I, Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 2001, hal. 333-354. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo yang juga menyatakan bahwa hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Satjipto Rahardjo, Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, Kompas, 23 September 2002, hal. 4.

[3] Pembicaraan tentang hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa ketika nilai yang ada dalam masyarakat terangkat secara konkrit menjadi hukum, maka ia tidak netral lagi. Siapa yang membuat, mewakili kepentingan manakah ia, merupakan persoalan dalam proses pembentukan hukum yang akhirnya mencerminkan bahwa hukum itu sendiri sebenarnya tidak steril dari kepentingan-kepentingan yang melingkarinya. Dalam hal ini hukum merupakan sebuah diskursus yang tiada akhir menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai addresat dari hukum. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, Hukum Itu Tidak Steril, Suara Pembaruan, 31 Agustus 1989.

[4] Mereka yang melihat situasi chaos sebagai peluang di antaranya adalah yang bergerak dalam bidang marketing seperti Hermawan Kertajaya dengan MarkPlus 2000 sebagaimana termuat dalam Majalah Gatra, 14 Desember 1998. Dapat juga disebutkan Michel Serres yang memandang chaos dengan pandangan yang positif yang dinamakan positive chaos yaitu wajah chaos yang mempunyai sifat-sifat konstruktif, progresif, produktif, dan kreatif. Michel Serres, Genesis, The Univesity of Michigan Press, 1992, hal. 109.

[5] Penggunaan disiplin ilmu lain bagi pembahasan persoalan hukum dalam konteks keilmuan dapat dilakukan, mengingat ilmu hukum memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Bahkan dikatakan oleh Nonet dan Selznick hal ini akan membuat ilmu hukum lebih hidup jika dilakukan reintegrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial yang lain. Phillip Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New York: Harper and Row, 1978, hal. 1-3. Lihat juga pendapat Satjipto Rahardjo yang menyarankan penggunaan ilmu lain khususnya perkembangan teori fisika yang dapat dipakai untuk menjelaskan perkembangan ilmu dan teori hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder), Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, Semarang, 15 Desember 2000. Bandingkan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menabukan penggunaan disiplin ilmu lain dalam membicarakan persoalan hukum, ilmu dan teori hukum. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006.

[6] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 18.

[7] Ibid, hal. 19. Meskipun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, akan tetapi seringkali di antara ketiganya itu terjadi ketegangan. Persoalan mana yang perlu didahulukan, atau dimenangkan dalam ketegangan itu, merupakan persoalan yang cukup rumit, akan tetapi untuk hukum pidana, nilai keadilanlah yang didahulukan. Hal ini tercermin dari RUU KUHP yang menempatkan keadilan di atas kemanfaatan dan kepastian. Lihat Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, RUU KUHP, Jakarta, 2004, Pasal 12. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 82; Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 54 dan Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 21.

[8] David N. Schiff, op.cit, hal. 253.

[9] Ibid, hal. 269.

[10] Jika hal ini terjadi maka sesungguhnya kita telah membuat mitos tentang hukum, padahal mitos yang demikian setiap hari dibuktikan kebohongannya. Chambliss dan Seidman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sutu Tinjauan Sosiologis, BPHN-Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hal. 14.

[11] Lihat lebih lengkap uraian Marc Galanter mengenai keadilan di banyak ruang, dalam Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law, dalam Journal of Legal Pluralism, Volume 19, 1981 hal. 1-47. Dapat juga dilihat pada Roger Cotterrel (ed), Sociological Perspective on Law, Volume II, Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 2001, hal. 235-282.

[12] Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-proses Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturasi Global dan Pembentukan ASHI, PS Hukum dan Masyarakat, FH Undip Semarang, 12-13 November 1996, hal. 12-13.

[13] Ibid, hal. 13-14.

[14] Frans Hendar Winarta, Peradilan yang Berkualitas Dalam Suatu Negara Hukum, Majalah Pro Justitia, Tahun XVII No. 4, Oktober 1999, hal. 78-79.

[15] Tugas utama pengadilan adalah memberikan keadilan, sementara keadilan tersebut diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Dengan demikian keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis, yaitu keadilan yang diperoleh melalui keputusan birokratis yang dirancang untuk melayani kepentingan umum dan didasarkan pada perangkat peraturan-peraturan yang rasional dan pasti. I.S. Susanto, Lembaga Peradilan dan Demokrasi, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturasi Global dan Pembentukan ASHI, PS Hukum dan Masyarakat, FH Undip Semarang, 12-13 November 1996, hal. 3.

[16] Ibid.

[17] Pengadilan seringkali mendapat sorotan yang sangat tajam. Hal ini sama sekali tidak mengherankan mengingat posisi yang teramat vital, yaitu sebagai institusi penjada keadilan. Pengadilan kita sekarang dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan citranya di masyarakat dengan cepat sehingga dibutuhkan semacam crash program. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, faktor manusia hakim memegang peran sentral lebih daripada yang lain. Masyarakat harus dibuat yakin bahwa pengadilan sekarang memang berbeda dengan sebelumnya, terutama sebagai tempat di mana rakyat dapat mempercayakan perlakuannya yang adil. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia), FH Undip Semarang, 6 Maret 1999, hal. 10-11.

[18] Ibid, hal. 8-9.

[19] Dengan demikian, maka telaah tentang hukum harus memperhatikan beberapa hal, yaitu (1) Memperhitungkan faktor permintaan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga hukum, yaitu permintaan yang menyebabkan lembaga hukum itu bertindak; (2) Sebagai akibat dari permintaan itu adalah timbulnya respon yang diberikan oleh lembaga-lembaga hukum itu; (3) Efek dari respon itu terhadap orang-orang yang mengajukan permintaan tersebut; dan (4) Efeknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum …, op.cit, hal. 83.

[20] Charles P. Loomis sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Taneko mencantumkan beberapa ciri penting dari interaksi sosial, yaitu (1) Jumlah pelaku lebih dari seseorang, bisa dua atau lebih; (2) Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol; (3) Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung; dan (4) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat.Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 109-112.

[21] Ibid, hal. 111-112

[22] George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penyadur: Alimandan, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 61. Bandingkan dengan H.R. Riyadi Soeprapto yang menyatakan bahwa Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi simbolis melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia. H.R. Riyadi Soeprapto, Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern, Pustaka Pelajar Yogyakarta dan Averroes Press Malang, 2002, hal. 143.

[23] Soleman B. Taneko, op.cit, hal. 131.

[24] Lihat dalam Paul Virlio, Speed and Politics, Semiotex (e), New York, 1986, hal. 4. Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyebutnya sebagai Era Hukum Rakyat, Kompas, 20-21 Januari 2000.

[25] Masih segar dalam ingatan kita kasus Akbar Tanjung yang menolak menjalankan putusan pengadilan dalam perkara Buloggate. Satjipto Rahardjo menyebut keadaan ini dengan sebutan zombie, yaitu keadaan penegakan hukum tanpa hati nurani dan hanya mendasarkan saja pada asas-asas hukum yang telah memisahkan hukum dan moral. Baca lebih jelas pada Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas, 19 September 2002.

[26] Arti dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah bahwa kejahatan telah menjadi satu wacana yang direncanakan, diorganisir dan dikontrol secara sempurna melalui teknologi tinggi (high technology), manajemen tinggi (high management) dan politik tinggi (high politics), sehingga ia melampaui otoritas hukum, kemampuan akal sehat dan jangkauan nilai-nilai budaya. Lihat dalam Yasraf Amir Piliang, Hiper-Kriminalitas, Kompas, 30 Oktober 1998.

[27] Lihat lebih jelas penjelasan mengenai berbagai jenis analogi dalam filsafat ilmu dalam Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.

[28] Lihat lebih jelas pada Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, Dari Cambridge Menuju Kopenhagen, Edisi I, 2000, Mizan bekerjasama dengan PPS Studi Pembangunan ITB dan STMIK Bandung, hal. 6. Pandangan deterministic mengatakan bahwa segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia mengikuti hokum sebab akibat yang pasti. jika kita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masa kini maka masa depan akan dapat diramalkan. Armahedi Mazhar, Melawan Ideologi Materialisme Ilmiah: Menuju Dialog Sains dan Agama, pengantar dalam buku Keith Ward, God, Chance and Necessity, Oneworld, Oxford, UK, 1996 (diterjemahkan oleh Larasmoyo menjadi Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu, Argumen Bagi Keterciptaan Alam Semesta, Mizan, Bandung, 2002), hal. 17.

[29] Pandangan reduksionistik ini beranggapan bahwa yang berperan penting adalah bagian, komponen atau elemen, sementara keseluruhan ataupun keutuhan dipandang tidak berarti. Bagi seorang reduksionisme, batu bata dan semen itulah yang pokok, sedangkan tujuan pembuatan rumah, arsitektur dan rancangan interior merupakan persoalan sekunder atau bahkan tak penting, alasannya batu bata dan semen itu merupakan elemen dasar pembangunan rumah. Watak reduksionistik ini tampaknya merupakan akibat pemutusan hubungan dengan Tuhan. Tuhan sebagai suatu ide yang universal, menyeluruh dan utuh telah dikesampingkan. Dengan demikian yang tertinggal adalah bagian-bagian, particular-partikular dan keterpisahan. Seri Penerbitan Sains, op.cit, hal. 7

[30] Kedua teori itu mempunyai dampak histories yang sangat luas. Teori relativitas berujung pada penemuan bom atom, sedangkan aplikasi kuantum menghasilkan akselerasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berujung pada tergelarnya Internet yang membongkar batas-batas antar negara. Aplikasi kedua teori itu membawa implikasi yang dahsyat pada pemikiran filosofis manusia tentang dirinya dan alamnya. Teori relativitas berujung pada gambaran alam semesta terbatas dalam ruang dan berkembang meluas tak terhindarkan bermula pada suatu peristiwa Big Bang. Teori kuantum berujung pada gambaran bahwa pada skala terkecil benda-benda termasuk jagat raya di awal hidupnya, peristiwa-peristiwa fisik merupakan kebetulan tanpa sebab. Teori relativitas berujung pada keniscayaan atau kepastian, sedangkan teori kuantum berujung pada kebetulan dan ketidakpastian. Dalam filsafat, kedua teori itu berujung pada bangkitnya kembali perdebatan tentang aliran determinisme dan indeterminisme: pandangan serba pasti dan pandangan serba tak pasti. Armahedi Mazhar, op.cit, hal. 17 dan Keith Ward, op.cit, hal. 182-187.

[31] Bagi teori tersebut, ciri sistematis hukum merupakan hal yang sentral. Sistem hukum tersusun secara logis-rasional. Sebagai karya manusia, maka sistem tersebut tidak dapat terlepas dari faktor subjektif manusia pembuatnya. Sejak hukum itu merupakan karya manusia, maka dialah yang menentukan bahwa sistem hukum itu harus begini dan tidak boleh yang lain. Hukum tidak lagi dibiarkan tampil dan berkembang secara alami, seperti dalam teori hukum alam, melainkan harus dicampur oleh manusia. Di sinilah mulai muncul persoalan yang kritis, yaitu terjadi tegangan antara kenyataan dan kemauan manusia. Manusia ini menghendaki agar hukum itu harus sistematis, harus rasional dan harus merupakan susunan yang logis. Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan ..., op.cit, hal. 15.

[32] Sama halnya dengan teori Newton, menurut Satjipto Rahardjo, teori positivisme hukum juga membuang kenyataan yang menganggu keutuhan dan menganggapnya sebagai kenyataan yang salah atau menyimpang. Teori positivis dogmatis hanya mau melihat tubuh hukum sebagai suatu tatanan logis rasional, tertib teratur, tak dapat menerima adanya ketidakteraturan. Penerimaannya akan merusak teori keteraturan yang dianutnya yang berarti teori itu akan menjadi roboh. Keteraturan dan ketidakteratuan adalah dua hal atau sifat yang berseberangan. Keduanya tak dapat berada di dalam tubuh teori yang sama. Ibid, hal. 19.

[33] Sebagai sebuah bangunan teori yang telah mengakar, teori positivis dalam praktiknya masih perkasa. Hal ini disebabkan karena hukum modern – sebagai produk modernisiasi yang merupakan ibu kandung dari teori positivis – masih diagung-agungkan sebagai hukum yang baik untuk Indonesia. Mereka (kaum positivis) tak mau membuka jendela dan menatap pemandangan lain dan mencari sandaran baru untuk menjelaskan fenomena chaos yang terjadi. Mereka terkungkung dalam pandangan yang mengagung-agungkan hukum modern hingga menimbulkan sikap chauvinistik.

[34] Chaos sebagai sebuah bidang kajian keilmuan sebenarnya bukanlah barang baru, setidak-tidaknya demikianlah yang ditulis oleh Hesoid, seorang Yunani yang hidup pada abad ke 8 SM. Dalam sebuah puisinya yang berjudul Theogony, ia menulis ”awal dari segalanya adalah chaos”, baru sesudahnya segalanya menjadi stabil. Dengan demikian orang Yunani percaya bahwa keteraturan muncul dari ketidakteraturan (chaos). Ziauddin Sardar dan Iwona Abrams, Mengenal Chaos for Beginners, Mizan, Bandung, 2001, hal. 4.

[35] Ini merupakan perlawanan terhadap teori Newton yang menganggap alam semesta yang bergerak secara mekanis. Bantahan juga datang dari Edward Lorenz yang mengemukakan bahwa perubahan sedikit saja pada sistem yang kompleks akan menimbulkan perbedaan yang luar biasa pada keadaan berikutnya. Atraktor Lorenz dikenal dengan nama efek kupu-kupu, menggunakan persamaan dinamika fluida untuk memodelkan perilaku keotik sistem gas dengan bantuan komputer. Seri Penerbitan Sains, op.cit, hal. 10-11.

[36] Chaos adalah sesuatu yang ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menjelaskannya, satu situasi ketidakteraturan atau kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, politik) yang tidak bisa diprediksi polanya. Ian Stewart sebagaimana dikutip oleh Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos, Mizan, Bandung, 2001, hal. 305. Bandingkan dengan James Gleick yang mengatakan bahwa chaos muncul di dalam segala tingkah laku yang tak dapat diprediksi. James Gleick, Chaos: Making a New Science, Cardinal, 1987, hal. 5.

[37] Turbulensi menurut Michel Serres adalah sebuah keadaan “antara” atau perantara (intermediary). Bila kita membedakan antara keadaan keberaturan dan keadaan kekacauan. Michel Serres, op.cit, hal. 109. Turbulensi – menurut James Gleick – adalah kekacauan dalam berbagai skalanya, pusaran kecil di dalam pusaran besar. Ia tidak stabil. Ia bersifat dissipative, artinya ia melepaskan energi dan kemudian tiba-tiba menahannya. Ia adalah pergerakan dalam waktu yang acak. James Gleick, op.cit, hal. 22. Lihat juga Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia …, op.cit, hal. 304-305.

[38] Selama ini pendekatan budaya kita adalah pendekatan budaya keamanan, stabilitas, keberaturan (order), keseragaman (uniformity), persatuan dan kesatuan (unity). Kita ingin memaksakan keseragaman menjadi sebuah kesatuan, dinamisitas menjadi sebuah stabilitas, heterogentias menjadi sebuah homogentias, keanekaragaman menjadi sebuah keseragaman. Sikap yang melihat perubahan (change), ketidakpastian (indeterminacy), dan ketidakberaturan (disorder) sebagai sesuatu yang menakutkan sudah masanya untuk ditinggalkan. Cara-cara pengendalian dengan pendekatan keseragaman, keberaturan, kesatuan total tidak dapat dipertahankan lagi. Cara pengendalian organisasi seperti ini telah menyimpang, dan semakin lama kita berpegang pada cara tersebut, makin jauh kita bergeser dari peluang perkembangan yang menakjubkan. Sebaiknya organisasi apapun dapat dikendalikan di tengah perubahan dan ketidakpastian, bila kita mau belajar dari prinsip chaos. Ibid, hal. 298 dan 305.

[39] Chaos dalam pengertian negative chaos tidak pernah dilihat sebagai sebuah peluang kemajuan, sebagai peluang dialektika, sebagai peluang persaingan, sebagai peluang peningkatan etos kerja, sebagai peluang peningkatan daya kreativitas, sebagai peluang peningkatan produktivitas. Chaos tidak pernah dilihat sebagai cara pemberdayaan; sebagai cara manajemen, sebagai sebuah cara pembelajaran, sebagai cara pengorganisasian, sebagai cara pemerintahan. Ibid, hal. 298-299.

[40] Ibid, hal. 304.

[41] Stamford mengatakan ”the sketch of disordered society outlined in this chapter begins with the social interactions and relations between its members. These can be divided into power relation (which include authority relations), unintended effects and value effect relations (based on ‘normative’ belief). Types and the variation of the mixtures between any two individuals are likely to be a mixture of types and the variation of the mixtures between ostensibly similar pairs of individuals may not be readily apparent. Furthermore a typical feature of all social relations is this “asymmetry” – they are perceived differently by the interacting parties”. Charles Stamford, The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, 1989, hal. 103 dan 160. Lihat juga Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 78-79.

[42] Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 15-16.

[43] Teori ini (theories of legal disorder atau chaos theory of law) pertama kali dibahas secara panjang lebar oleh Denis J. Brion dalam The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilsm, dalam David S. Caudill & Steven J. Gold (eds), Radical Philosophy of Law, Contemporary Challenges to Mainstream Legal Theory and Practice, New Jersey: Humanity Press, 1995, hal. 179-199. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dalam pidato mengakhiri masa jabatan Guru Besar. Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan ..., op.cit, hal. 16.

[44] Seri Penerbitan Sains, op.cit, hal. 10. Penjelasan tentang fenomena chaos seringkali diperbandingkan dengan pendapat Thomas Kuhn yang mensyaratkan perlunya sebuah krisis bahkan revolusi untuk kemudian memunculkan bangunan teori baru (dalam kajian teoritis) atau menimbulkan keteraturan baru dalam masyarakat. Lihat Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed., The University of Chicago Press, 1970.

[45] Satjipto Rahardjo, Menjalankan Hukum Dengan Kecerdasan Spiritual, Kompas, Januari 2003

[46] Satjipto Rahardjo, Mengajarkan …., op.cit, hal. 13.

[47] Dalam teori kekacauan (chaos), “ujung” adalah perbatasan antara keteraturan dan kekacauan, antara mengetahui diri kita sama sekali kehilangan jati diri. “Ujung” adalah suatu tempat bagi kita dapat menjadi sangat kreatif. SQ, pemahaman kita yang dalam dan intuitif kita akan makna dan nilai merupakan petunjuk bagi kita saat berada di “ujung” SQ adalah hati nurani kita. Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum), Nuansa, MUC, Yayasan Quantum, ZQTC, Bandung, 2001, hal. 141-142.

0 komentar: